Plt Bupati dan Sekda Kudus Mangkir Sidang Dugaan Suap Seleksi Pegawai PDAM

Plt Bupati dan Sekda Kudus Mangkir Sidang Dugaan Suap Seleksi Pegawai PDAM

Eksekutor pekerjaan (plt.) Bupati kudus. Jawa tengah. Hartopo serta sekretaris wilayah di tempat sam’ani intakoris tidak mendatangi sidang dengan jadwal kontrol selaku saksi kasus sangkaan suap (korupsi) penyeleksian karyawan pdam kudus di pengadilan tipikor semarang. Selasa.

 

Beskal penuntut umum (jpu) sri heryono memberikan surat info dari hartopo yang didalamnya mengatakan tidak dapat datang sidang sangkaan suap itu sebab harus jalani pengajaran di lemhanas.

Hakim ketua arkanu membacakan surat info dari hartopo yang mengatakan tidak dapat penuhi panggilan selaku saksi sebab harus jalani pengajaran di lemhanas mulai 28 september sampai 9 desember 2020.

“ini kelihatannya tidak akan datang di persidangan sebab minta penjelasannya dibacakan sesuai bap.” kata arkanu. Diambil di antara.

Atas surat itu. Beskal tidak mempersoalkan bila info plt. Bupati kudus itu dibacakan sebab dipandang pembuktian yang dikerjakan penuntut umum cukup.

Kecuali hartopo. Sekretaris wilayah kabupaten kudus sam’ani intakoris yang direncanakan untuk dicheck dalam sidang ini hari (10/11) pun tidak penuhi panggilan.

Dalam surat info yang dikatakan ke hakim. Sam’ani akui masih mengikut tes kapabilitas kedudukan.

Dari surat itu. Hakim memandang masihlah ada kesanggupan sekda untuk datang selaku saksi dalam sidang mendatang.

Saat itu. Direktur khusus pdam kudus ayatullah humaini. Tersangka dalam kasus itu. Minta beskal masih mendatangkan bupati serta sekda selaku saksi.

“ada keterkaitan info ke-2 nya dalam kasus ini.” ucapnya.

Majelis hakim pengadilan tipikor semarang yang menghakimi kasus sangkaan suap penyeleksian karyawan pdam kudus. Memerintah beskal penuntut umum mendatangkan plt bupati kudus hartopo ke persidangan masalah itu sesudah absen dari panggilan selaku saksi.

“saya perintah penuntut umum panggil kembali lagi plt bupati kudus hartopo untuk datang pada sidang 16 november kedepan.” kata hakim ketua arkanu dalam sidang sangkaan suap akseptasi dengan tersangka direktur khusus pdam kudus. Ayatullah humaini. Di pengadilan tipikor semarang. Selasa.

Menurut hakim. Petintah untuk mendatangkan plt bupati kudus itu sebab ada ketidaksesuaian di antara fakta absen dengan surat info yang dikatakan ke pengadilan.

Dalam surat info yang dikatakan lewat beskal itu. Hartopo tidak menjadi saksi dalam sidang itu sebab harus mengikut pengajaran lemhanas mulai 28 september sampai 9 desember 2020 serta minta penjelasannya dalam bap dibacakan dari muka persidangan.

“plt bupati ini sampaikan mulai 28 september mulai turut lemhanas. Dalam catatan kami. Yang berkaitan ini telah tiba ke pengadilan pada 29 september. Tetapi gagal jadi saksi serta akan direncanakan kembali lagi.” kata arkanu.

Menurutnya. Masihlah ada satu peluang untuk penuntut umum untuk mendatangkan plt bupati hartopo pada sidang 16 november saat sebelum jadwal sidang bersambung pada kontrol tersangka serta penuntutan.

“agar adil. Sebab kami tidak mempunyai kuasa untuk panggil paksa saksi.” sambungnya.

Sesaat beskal penuntut umum sri heryono akan coba panggil kembali lagi plt bupati hartopo walau sebenarnya hak untuk mendatangkan saksi dalam sidang adalah hak beskal.

“sesungguhnya pembuktian dari kami cukup.” ucapnya.

 

 

error: Content is protected !!